SATUIN.COM, BOLIVIA – Presiden Bolivia Rodrigo Paz resmi menetapkan status darurat nasional selama 90 hari dan mengerahkan militer untuk membongkar blokade jalan yang telah melumpuhkan aktivitas ekonomi serta distribusi kebutuhan pokok di berbagai wilayah negara tersebut.
Langkah tegas itu diambil setelah gelombang protes yang berlangsung lebih dari enam pekan. Aksi demonstrasi melibatkan serikat pekerja, kelompok masyarakat adat, hingga petani koka yang menutup sejumlah jalur utama menggunakan kayu, batu, dan berbagai material lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Akibat blokade tersebut, sejumlah kota besar di Bolivia mengalami kelangkaan bahan bakar, pangan, hingga obat-obatan. Aktivitas ekonomi nasional juga terganggu dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran dolar Amerika Serikat.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat terus menjadi korban akibat penutupan akses jalan yang berkepanjangan.
“Warga Bolivia tidak bisa terus disandera oleh blokade yang menghambat mereka bekerja, belajar, mendapatkan layanan kesehatan, serta mengakses kebutuhan dasar,” tegas Paz.
Ia menambahkan bahwa status darurat bukan bertujuan membatasi kehidupan masyarakat, melainkan untuk mengembalikan kondisi negara agar kembali normal.
Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, pasukan militer bersama kepolisian bergerak menuju sejumlah titik blokade, termasuk di kota El Alto. Aparat didukung alat berat untuk membersihkan barikade yang selama ini menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik.
Di ibu kota La Paz, pengamanan diperketat. Militer dan polisi disiagakan di sekitar istana kepresidenan serta sejumlah fasilitas strategis guna mengantisipasi potensi eskalasi situasi keamanan.
Sejumlah warga menyambut langkah pemerintah. Mereka berharap akses jalan yang selama lebih dari 50 hari terputus dapat kembali dibuka sehingga aktivitas ekonomi dan sosial bisa pulih.
Namun demikian, kelompok masyarakat adat dan sebagian demonstran masih bertahan. Lebih dari 40 titik blokade dilaporkan tetap aktif. Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz dan menolak reformasi ekonomi liberal yang tengah dijalankan pemerintah.
Pemerintah Bolivia menuding aksi protes tersebut dipengaruhi kelompok yang disebut sebagai “narkoteroris”, termasuk mantan Presiden Evo Morales yang kini menjadi salah satu tokoh oposisi utama.
Morales, yang memimpin Bolivia pada periode 2006 hingga 2019, saat ini menghadapi proses hukum terkait dugaan perdagangan manusia. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Morales. Ia disebut berada di wilayah Chapare, kawasan yang menjadi basis kuat pendukungnya.
Sementara itu, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan operasi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas eskalasi krisis. Di tengah ketegangan politik yang terus meningkat, masyarakat Bolivia berharap kondisi negara segera kembali stabil setelah berbulan-bulan terdampak konflik dan blokade jalan.
(*)
Sumber Berita: Beritasatu.com
