Pilkades Muktiwari Terkendala Anggaran, BPD Khawatir Tahapan Mundur

Abdul Aziz

- Redaksi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro.

SATUIN.COM, KABUPATEN BEKASI – Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menghadapi persoalan anggaran. Hingga Selasa, 18 Agustus 2026, dana untuk mendukung tahapan Pilkades disebut belum turun.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muktiwari, Widi Dwi Hapsoro, mengatakan keterbatasan anggaran mulai menyulitkan panitia menjalankan tahapan yang telah disusun.

“Yang menjadi kendala terutama anggaran. Panitia ingin bekerja karena tahapan sudah berjalan, tetapi anggarannya belum keluar,” kata Widi saat ditemui di Kantor BPD Desa Muktiwari, Selasa (18/8/2026).

Untuk memastikan tahapan tetap berjalan, sejumlah kebutuhan awal terpaksa ditalangi menggunakan anggaran desa. Langkah itu merupakan kesepakatan antara pemerintah desa, BPD, dan panitia Pilkades.

Namun, Widi menyebut kemampuan anggaran desa terbatas. Karena itu, skema talangan tersebut tidak dapat terus dilakukan untuk membiayai seluruh kebutuhan Pilkades.

“Untuk pembentukan panitia kemarin juga sudah menggunakan anggaran desa. Itu sifatnya ditalangi dan nantinya masuk dalam tahapan serta dikembalikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Satu Tahun Kepemimpinan, Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan dan Komunikasi Publik

BPD Siapkan Audiensi

Persoalan anggaran turut memunculkan kekhawatiran terhadap jadwal pelaksanaan Pilkades. BPD Muktiwari bersama Forum BPD Kecamatan Cibitung berencana menemui Camat Cibitung untuk meminta kepastian mengenai perkembangan anggaran dan tahapan Pilkades.

“Kami akan melakukan audiensi ke Pak Camat untuk menanyakan anggaran ini sampai di mana dan apakah ada kemungkinan dimundur atau tidak,” kata Widi.

BPD berharap tahapan Pilkades tidak mengalami pengunduran. Menurut Widi, panitia telah bekerja sejak awal dan menyusun berbagai tahapan yang harus dilaksanakan.

“Kami akan selalu berupaya kalau bisa tidak dimundur. Kasihan panitia yang sudah menyusun tahapan dari awal dan sudah bekerja,” ujarnya.

Pilkades 2026 nantinya akan menentukan kepala desa yang menjalankan masa jabatan periode 2026-2034. Karena itu, menurut Widi, kepastian anggaran menjadi penting agar seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana.

Baca Juga :  Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Serbaguna Mandala Adhyaksa

Pemilih Bertambah

Widi juga menyebut jumlah pemilih di Desa Muktiwari mengalami peningkatan. Dari sekitar 16 ribu pemilih pada sebelumnya, kini jumlahnya disebut telah menembus lebih dari 21 ribu.

Peningkatan tersebut turut berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkades.

“Yang tadinya sekitar 16 ribu, sekarang sudah di atas 21 ribu. Ini kan ada lonjakan anggaran juga, khususnya di Muktiwari,” katanya.

Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai anggaran Pilkades. Menurutnya, panitia telah bekerja cukup intensif, termasuk hingga malam hari.

“Kami berharap anggaran ini segera disegerakan. Kasihan tim panitia Pilkades yang sudah bekerja maksimal. Mudah-mudahan jangan ada pengunduran,” kata Widi.

BPD Muktiwari, lanjut dia, akan terus mendorong agar persoalan anggaran segera mendapat kepastian sehingga tahapan Pilkades dapat berlangsung tanpa hambatan.

 

(*)

Berita Terkait

Jasamarga Transjawa Tol Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Cirebon
Lomba Mancing Meriahkan HUT ke-81 RI, Perumda Tirta Patriot Perkuat Kebersamaan
Tim Hukum Nyumarno Tegaskan Kliennya Masih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi
Semarak HUT RI ke-81, Pemkot Bekasi Gelar Turnamen Padel Antar-OPD
Kasus Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga, Rekomendasi Pencopotan Diproses
Industri Aluminium Indonesia Masuk Babak Baru, Teknologi Global Mulai Membidik
DPRD Kota Bekasi Dalami Dugaan Pelecehan Verbal di Satpol PP, Terlapor Bantah Tuduhan
SPB Perketat Pengawasan Jaringan Gas di Rawalumbu, Utamakan Keselamatan dan Keandalan Layanan

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:33 WIB

Jasamarga Transjawa Tol Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Cirebon

Rabu, 19 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Lomba Mancing Meriahkan HUT ke-81 RI, Perumda Tirta Patriot Perkuat Kebersamaan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:29 WIB

Tim Hukum Nyumarno Tegaskan Kliennya Masih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 14:14 WIB

Pilkades Muktiwari Terkendala Anggaran, BPD Khawatir Tahapan Mundur

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:06 WIB

Kasus Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga, Rekomendasi Pencopotan Diproses

Berita Terbaru