SATUIN.COM, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu daerah yang mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dalam dialog yang berlangsung di ruang kerjanya.
Menurut Harris Bobihoe, Kota Bekasi memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi Kota HAM yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami siap menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota HAM yang ideal. Tujuannya bukan hanya memenuhi indikator, tetapi benar-benar menghadirkan kota yang semakin nyaman, inklusif, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga,” ujar Harris.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bekasi bersama Komnas HAM akan menyelenggarakan Pelatihan Kota HAM yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai elemen masyarakat sipil.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Abdul Harris Semendawai, menyampaikan bahwa Bekasi memiliki modal kuat untuk mewujudkan Kota HAM karena dukungan pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat sipil sudah cukup baik.
Menurutnya, komitmen bersama tersebut perlu diperkuat melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga.
“Komitmen yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat sipil menjadi modal besar untuk mewujudkan Kota HAM. Tinggal bagaimana menyusun kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Semendawai.
Ia juga menilai sejumlah program yang selama ini telah berjalan di Kota Bekasi, seperti Kota Layak Anak, keterbukaan informasi publik, serta berbagai inisiatif pelayanan masyarakat, dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan konsep Kota HAM.
Selain memperkuat perlindungan hak warga, kolaborasi antara Komnas HAM dan Pemerintah Kota Bekasi juga diharapkan mampu memetakan berbagai tantangan sosial yang masih ada serta menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran.
Melalui sinergi tersebut, Kota Bekasi diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
(*)
