BEKASI, SATUIN.COM – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya melakukan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, menegaskan bahwa implementasi SPBE di tingkat perangkat daerah kini menjadi kebutuhan mendesak.
“Masyarakat sudah terbiasa dengan layanan digital, maka pemerintah juga wajib menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses,” ujar Yan Yan dalam paparannya, Senin (19/08/2025).
Menurutnya, SPBE bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan transformasi menyeluruh yang mencakup empat domain utama: kebijakan, tata kelola, manajemen dan audit, serta layanan. Keempatnya menjadi pilar penting dalam membangun kualitas layanan digital pemerintahan yang terintegrasi.
“Jika seluruh perangkat daerah mengacu pada standar yang sudah ditetapkan melalui peraturan presiden, maka indeks SPBE Kabupaten Bekasi akan meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Super Apps “Bekasikan Mobile” Jadi Andalan
Sebagai langkah strategis, Diskominfosantik sedang menyiapkan instrumen self-assessment digital bagi perangkat daerah untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE di unit kerja masing-masing. Selain itu, konsolidasi aplikasi juga digencarkan guna menghindari tumpang tindih sekaligus memperkuat branding digital Kabupaten Bekasi.
“Ke depan, cukup satu aplikasi super apps yang terintegrasi dengan berbagai menu layanan. Saat ini kita kembangkan Bekasikan Mobile yang akan menghimpun berbagai layanan publik mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan,” ungkap Yan Yan.
SDM dan Keamanan Jadi Prioritas
Selain teknologi, peningkatan kualitas SDM pengelola SPBE juga menjadi perhatian. Diskominfosantik menggandeng BSSN, BPP TIK, hingga Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat kapasitas aparatur digital.
Yan Yan juga menyoroti permasalahan aplikasi lama yang tidak lagi aktif, yang berpotensi mengancam keamanan data. Karena itu, konsolidasi aplikasi dinilai penting untuk mencegah risiko sekaligus meningkatkan efektivitas layanan publik.
SPBE Tingkatkan Reformasi Birokrasi
Penerapan SPBE juga berkaitan langsung dengan nilai Reformasi Birokrasi (RB), sebab indeks SPBE menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian.
“Ketika SPBE diterapkan di perangkat daerah, otomatis layanan meningkat. Dan ketika layanan meningkat, kepuasan masyarakat pun terjamin. Inilah upaya nyata kita untuk mengurangi potensi kekecewaan masyarakat terhadap layanan digital,” tegas Yan Yan.
Dengan strategi ini, Diskominfosantik optimistis Kabupaten Bekasi dapat menjadi daerah unggul dalam tata kelola pemerintahan digital dan menjadi contoh transformasi pelayanan publik modern di Jawa Barat bahkan nasional. (*)
